Home > Market Comment > Karena Jaman Sudah Tidak Memungkinkan Harmoko ‘COME BACK’*

Karena Jaman Sudah Tidak Memungkinkan Harmoko ‘COME BACK’*

Selamat pagi…

Weleh… ternyata … saya udah cukup berumur ye? Saya kemarin bertanya kepada teman wartawan yang usianya baru 21 tahun… apakah anda tahu siapa itu Pak Harmoko.. ternyata mereka sudah tidak tahu… tidak kenal.. dan belum pernah dengar. Terlepas dari bahwa rekan wartawan ini kudet (kurang update) atau malah kuper (kurang pergaulan), tapi memang belakangan Pak Harmoko sudah tidak pernah terdengar lagi kabar beritanya.

Bapak Haji Harmoko adalah seorang wartawan yang kemudian menjabat sebagai Menteri Penerangan dari tahun 1983 – 1997. Beliau adalah salah satu orang yang menjabat Menteri paling lama pada pemerintahan Presiden Soeharto. Bagi anda yang kudet seperti teman wartawan saya tadi, Jaman Presiden Soeharto dulu memang berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Pada jaman Presiden Soeharto dulu, Menteri Penerangan ini adalah sebuah posisi menteri yang tugasnya mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Tidak seperti Menteri Komunikasi dan Informasi saat ini yang tugasnya hanya mengurusi masalah komunikasi dan informasi (seperti perijinan televisi, radio, internet dan lain sebagainya), Menteri Penerangan jaman Presiden Soeharto itu juga berfungsi sebagai Public Relation (PR) bagi seluruh kebijakan Pemerintah. Menteri Penerangan adalah corong utama dari Pemerintah. Menteri Penerangan adalah sumber informasi utama dari apa yang dimaksud oleh Pemerintah. Ketika jaman dimana saluran televisi hanya satu yaitu TVRI, media cetak dan elektronik juga tidak sebanyak saat ini, Menteri Penerangan ini seakan-akan sudah seperti sumber kebenaran. Apa yang keluar dari mulutnya, adalah kebernaran yang dimaksud oleh Pemerintah. Kalau wartawan tidak mengerti, bisa langsung tanya pada Menteri Penerangan. Kalau anda ketidakpahaman dalam masyarakat,kalau ada saling-silang pendapat pada masyarakat, maka Menteri Penerangan akan mengeluarkan pernyataan. Pernyataan dari Menteri Penerangan ini kemudian dijadikan patokan sudut pandang atau tafsir dari setiap permasalahan.

Besarnya peran Menteri Penerangan ini, menjadikannya sebagai figur utama dalam kestabilan Pemerintahan (selain juga karena Kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat ‘kuat’), karena beliau adalah sumber dari kebenaran, sumber informasi utama.

Peran sebagai ‘sumber informasi utama’ ini, sangat terasa ketika Pemerintah selesai mengadakan sidang kabinet. Menteri Penerangan biasanya selalu muncul di televisi untuk menjelaskan poin-poin penting dari sidang kabinet tersebut. Dan… karena Pak Harmoko dulu selalu berusaha untuk mengedepankan peran dari Presiden Soeharto sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, beliau selalu menyatakan ‘…menurut petunjuk Bapak Presiden…’. Mengenai yang satu ini… hehehe… kalau anda seumuran saya, kalau anda sudah biasa menunggu filem seri yang muncul di jam 21.30 setelah acara Dunia Dalam Berita di TVRI, anda pasti juga merasakan rasa ‘eneg’ (mual menuju muntah) mendengarkan kata ‘menurut petunjuk Bapak Presiden’ ini. Setiap kemunculan Bapak Harmoko… kata-kata ‘menurut petunjuk Bapak Presiden’ ini bisa berulang minimal 5-10 kali. Bisa anda bayangkan, betapa besar ‘siksa psikologis’ jaman Presiden Soeharto dulu.

Cuman ya gitu. Di satu sisi, ada siksa psikologisnya. Tapi disisi lain, adanya sumber informasi tunggal ini, memang membuat kondisi menjadi lebih terasa aman, tentram, dan damai.

Jaman Reformasi, Jaman Kebebasan Informasi

Jaman sekarang, sangatlah berbeda. Saluran informasi tidak hanya satu. Saluran televisinya sudah ada banyak sekali. Media cetak dan media elektronik juga sudah semakin membludak, luar biasa banyaknya. Belum lagi, saat ini, yang namanya sumber informasi tidak hanya berasal dari kantor berita yang resmi. Disamping jurmalisme profesional yang berasal dari kantor berita resmi, muncul juga yang namanya citizen journalism, jurnalisme yang muncul dari masyarakat. Jurnalisme yang berasal dari blog atau website pribadi. Belum lagi media sosial dimana masing-masing orang bisa ngomong dan didengarkan oleh ratusan, ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan follower mereka. Semua orang berbicara, semua orang berebut untuk didengarkan.

Ditengah arus informasi yang sedemikian besar ini, maka pembentukan opini, sudah bisa lagi dilakukan seperti dulu. Dulu.. Pak Harmoko berbicara.. seluruh Indonesia diam mendengarkan. Sekarang… mana bisa seperti itu? Orang harus memiliki skill yang tinggi untuk berkomunikasi, agar bisa didengarkan. Tidak hanya itu, untuk bisa menyampaikan ‘pesan yang benar’ saja, seseorang juga harus berusaha dengan sekuat tenaga. Ada yang pake strategi. Ada yang pake penasehat. Ada yang pake juru bicara. Ada yang pake Biro Public Relation. Ada yang pake duit. Orang menggunakan apa saja agar bisa berkomunikasi dengan benar. Agar perkataannya bisa didengar oleh masyarakat. Agar pesannya, agar tujuannya, agar kepentingannya bisa tercapai.

Eh… tapi… terlepas dari semuanya.. peran dari Media Profesional, tetap saja besar. Karena mereka rata-rata terdiri dari orang yang ahli dalam menulis (gimana gak ahli orang itu pekerjaannya?) dan juga terorganisasi (karena berada dalam sebuah kantor berita) maka kualitas dari pesannya biasanya memang lebih baik. Meski…. karena mereka terikat dengan aturan bisnis media, terkait dengan target-target yang harus dipenuhi, terkadang pesan yang ingin disampaikan juga memiliki ‘kualitas’ dan ‘kepentingan’ yang berbeda pula.

Kegagalan Berkomunikasi, Sumber Semua Permasalahan Masa Kini

Kita mungkin sudah terbiasa pendapat bahwa perbuatan yang baik itu, harus dilandasi dengan niat yang baik. Akan tetapi, kalau jaman sekang, perbuatan yang baik itu, tidak cukup hanya dilakukan dengan berdasarkan dari niat yang baik. Perbuatan yang baik itu, harus disertai dengan komunikasi yang baik, agar orang lain bisa menerima perbuatan baik kita dengan benar. Kalau anda membutuhkan pertolongan misalnya, dan saya bisa dan mau menolong anda, maka saya juga harus bisa menyatakannya dengan baik. Jangan sampai… saya maju menolong anda… tapi ternyata saya melakukannya sambil menyebar kata-kata kotor. Bukan anda yang senang saya tolong.. tapi malah jangan-jangan.. anda yang kemudian membunuh saya atau menuntut saya kedepan pengadilan karena anda tersinggung dengan perkataan saya.

Itu yang terjadi dengan Pemerintah saat ini. Niatnya sudah baik. Program yang dilakukan juga sudah benar. Akan tetapi, karena mereka sering gagal dalam berkomunikasi, pesan yang disampaikan sering kali malah jadi keliru. Penerima program, dalam hal ini rakyat, jadi salah tangkap, salah terima. Program yang baik, langkah yang baik, meski sudah berhasil, tetap saja belum tentu direspon dengan baik juga.

Belum lagi… karena jaman sekarang ini yang para penjegal, haters, orang-orang yang gagal move on, terlihat masih banyak sekali jumlahnya, maka kondisi bisa semakin runyam. Berbuat baik tidaklah cukup. Harus juga disertai dengan komunikasi yang benar.

Jokowi Memiliki Pekerjaan Rumah Yang Berat

Stabilitas itu, mahal harganya. Setelah 10 tahun terakhir SBY mempertaruhkan semuanya untuk tercapainya stabilitas melalui harga BBM Subsidi yang stabil, Pemerintahan Jokowi memang diwarisi oleh ekonomi yang carut marut: Pertumbuhan ekonomi memang masih cukup tinggi, tapi.. dengan kecenderungan yang terus menurun, ekonomi yang tergantung akan barang-barang impor, dan infrastruktur yang buruk. Belum lagi, rakyat yang sudah terbiasa hidup dalam fatamorgana. Semua pekerjaan rumah ini, memang terlihat berat untuk diselesaikan. Akan tetapi, dengan langkah yang benar, sebenarnya tidak sulit untuk diselesaikan. Permasalahannya, langkah yang benar itu, membutuhkan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Contoh yang terbaik adalah kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk membangun, Pemerintah harus mengurangi subsidi BBM. Mengurangi subsidi BBM, berarti harus membiarkan harga BBM bergerak mengikuti harga internasional. Karena harga kebijakan kenaikan harga awal yang salah (menaikkan harga BBM ketika harga minyak sedang jatuh turun) dan plus harga minyak internasional yang belakangan cenderung naik sehingga harga BBM terus bergerak naik, kebijakan Pemerintah yang niatnya baik ini, malah cenderung terasa menyengsarakan rakyat.

Komunikasi Pemerintah memang cenderung buruk. Sudah gitu, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan masih bisa menyelamatkan keadaa n, ternyata hasilnya malah lebih buruk dari perkiraan. Belum lagi, masalah ketidakkompakan antara Tim Ekonomi Presiden dengan Bank Indonesia, membuat permasalahan menjadi runyam. Nilai tukar Rupiah terhadap US$ yang kembali ke level 13.000. Gubernur BI yang (katanya) ‘marah-marah dengan wartawan’. Aduh… kok rasanya.. semua seperti penderitaan yang tiada akhir.

Pemerintah Perlu ‘Langkah Besar’

Dengan semua penderitaan itu, pasar berharap bahwa Pemerintah akan melakukan langkah yang besar untuk bisa menyelamatkan keadaan. Entah itu berupa Paket Kebijakan Ekonomi, reshuffle kabinet, atau apa. Tapi Pemerintah harus melakukan langkah. Langkah Besar.

Langkah besar ini, dirasakan perlu untuk mencegah hilangnya kepercayaan pasar terhadap Pemerintah. Untuk posisi saat ini saja, dana asing di pasar reguler yang selama bulan Januari – Maret 2015 kemarin sempat masuk sebesar Rp 11,7 trilyun, pada periode Maret – Mei ini sudah hampir seluruhnya keluar.

Kalau Pemerintah tidak melakukan ‘langkah besar’… Bagaimana?

Well… Anda masih ingat Dana Jokowi Effect? Dana Jokowi Effect itu dana asing yang masuk ke Bursa Efek Indonesia yang terjadi selama Desember 2013 – Desember 2014. Dana Jokowi Effect ini, jumlahnya masih sebesar Rp 27 trilyun – Rp 30 trilyun. Gak kebayang deh… kalau sampai dana sebesar itu keluar dari bursa kita.

Hari Jumat kemarin, indeks Dow Jones Industrial bergerak naik sebesar 1,49 persen. Kalau biasanya indeks Dow Jones begerak naik IHSG bergerak naik, kali ini Kita sebaiknya jangan senang dulu. Alasan kenaikan dari indeks Dow Jones tersebut adalah karena mereka yakin bahwa suku bunga The Fed kemungkinan besar (bahkan sudah hampir dipastikan) akan naik pada bulan September nanti. Iya kalau pasar bereaksi positif dengan menganggap bahwa dengan kehampirpastian tersebut, mereka akan kembali masuk ke bursa kita, melakukan posisi beli. Tapi.. bagaimana kalau pasar bereaksi negatif?

Hingga Mingu sore hari ini, Pemerintah tidak terlihat melakukan apa-apa. Tidak ada langkah, tidak ada komunikasi.

Saya khawatir.

Mimpi saya sih… Pemerintah dan Bank Indonesia, duduk bersama didepan Pers, untuk mengkomunikasikan semua apa yang sudah dan akan dilakukan. Seperti ketika dulu Bapak Harmoko melakukan Jumpa Pers setelah Sidang Kabinet. Dengan keangkuhan seorang Agus Martowardoyo, dengan ketidakjelasan seorang Sofyan Jalil… dengan seorang Purbaya Yudhi Sadewa yang ternyata dulunya adalah seorang yang terlihat lebih sering apatis terhadap Jokowi… Apa ya bisa?

Pemerintah tidak hanya harus bisa membangun. Pemerintah harus bisa berkomunikasi dengan baik.

Happy trading… semoga barokah!!!

Satrio Utomo

*disclaimer ON

Categories: Market Comment Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.